Sejarah

Di publish pada 13-02-2024 08:15:05

Sejarah

          Sebelum menunjuk Kota Sorong sebagai tempat PSO ke lima ada beberapa masukan atau pertimbangan terkait harus adanya PSO di wilayah Kanwil DJBC Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat: 

1. Kondisi geografis (± 1/3 wilayah Negara Republik Indonesia dan berbatasan langsung dengan 4 negara yaitu Philipina, Papua New Guinie, Australia dan Timur Leste.
2. Potensi Sumber Daya Alam memiliki potensi yang cukup besar diantaranya minerba, CPO dan turunannya, satwa langka, rempah-rempah, ikan dan kayu.
3. Berdasarkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (MP3EI) yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappenas, Koridor Ekonomi Maluku dan Papua diproyeksikan sebagai pusat pengembangan pangan, pertambangan nasional.
4. Rencana dikembangkannya wisata bahari Raja Ampat.
5. Potensi Kerawanan.

        Dari alasan semua itu dicarilah kota mana di Papua yang kira-kira dari segi karakteristik daerahnya dapat dibangun sebuah Pangkalan sehingga terbentuklah Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Sorong pada tahun 2015 dengan Kepala Pangkalan Pertama adalah Handojo.

Latar Belakang berdirinya PSO

• PSO BC Sorong merupakan Pangkalan Sarana Operasi kelima dan termuda yang dimiliki Bea Cukai. Dibentuk tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.05/PMK.01/2014 sebagai perubahan ketiga Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
• Kini sesuai dengan perkembangan dinamika struktur dan organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.01/2018, secara kelembagaan wilayah operasi PSO Sorong meliputi Kanwil DJBC Khusus Papua dan Kanwil DJBC Maluku.
• PSO BC Sorong mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi bea dan cukai dalam menunjang patroli dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.